ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PPH TERUTANG PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Laporan keuangan komersial disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Sedangkan untuk pihak eksternal, pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Tirta Bumi Wibawa serta penyebab terjadinya kenaikan (penurunan) pajak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, disusun, dipelajari dan di analisis lebih lanjut mengenai untuk rekonsiliasi fiskal dan untuk menambah penghasilan perusahaan. Dari hasil penelitian menemukan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK) diantaranya adalah menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden yang berasal dari laba ditahan, dan menurut akuntansi komersial merupakan beban atau biaya sedangkan menurut pasal 9 (1) UU PPh tidak dapat dibebankan Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran sebaiknya perusahaan dapat melakukan pembenahan ulang dalam pencatatan biaya yang terkait dengan penghitungan pajak penghasilan badan agar sesuai dengan standar yang berlaku.