ARAHAN PENGENDALIAN BANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION DI KOTA PROBOLINGGO

Abstract

Perkembangan jasa telekomunikasi di Kota Probolinggo memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit persoalan yang ditimbulkan perkembangan industri tersebut. Salah satunya adalah berdirinya bangunan Base Transceiver Station (BTS) yang menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, serta kekhawatiran bagi pemerintah akan munculnya “hutan menara” di Kota Probolinggo. Atas dasar kekhawatiran tersebut, maka pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan peraturan tentang pengendalian BTS dan retribusinya (Perda Kota Probolinggo No 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). Meskipun peraturan mengenai penataan dan pembangunan menara BTS di Kota Probolinggo sudah ditetapkan, akan tetapi peraturan tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, studi ini akan menentukan arahan pengendalian untuk penataan dan pembangunan BTS di Kota Probolinggo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, komparasi, dan teknokratif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pengendalian BTS yang baik. Pendekatan komparasi dilakukan dengan membandingkan antara arahan kebijakan maupun literatur dengan kondisi eksisting keberadaan BTS. Dan pendekatan teknokratif  dilakukan dengan eksplorasi pendapat melalui Teknik Analytic hierarchy process (AHP). Hasil studi didapatkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam arahan pengendalian BTS adalah aspek keselamatan, penempatan dan estetika kota. Oleh karena itu, penyusunan arahan zonasi tersebut, hendaknya memasukkan pertimbangan-pertimbangan sebagai pertimbangan dalam pengendalian bangunan BTS di Kota Probolinggo.

Kata Kunci : Arahan Pengendalian, Penataan BTS, Pendekatan Zonasi