KAJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) OPTIMALISASI PENGEMBANGAN TERMINAL JATIJAJAR KOTA DEPOK

MOHAMAD ALDI SANJAYA

Abstract


Ketersediaan layanan infrasturuktur mengalami tantangan utama yaitu selisih pendanaan (funding gaps) antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang merupakan alternatif strategi pembiayaan menjadi solusi untuk pengembangan infrastruktur Terminal Jatijajar dengan analisa potensi penerapan KPBU dalam pengembangan terminal guna memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan sehingga terjadinya peningkatan dan pengembangan terminal dengan mengidentifikasi dan menganalisa aspek teknis dan ekonomi teknik serta dengan mengkaji pengelolaan resikonya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi eksisting kinerja Terminal Jatijajar belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Terminal Tipe A sehingga dengan penambahan fasilitas melalui skema KPBU didapat dalam kondisi layak dengan kriteria pesimis diantara 10%< IRR >15% dan untuk penerapan KPBU pada Terminal Jatijajar didapat dengan cara strategi agresif.

Kata kunci: KPBU, Optimalisasi dan Kelayakan Terminal Jatijajar.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995

Tentang Terminal Transportasi Jalan. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.

Anonim. Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.

Anonim. Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.

Anonim. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta : Kementerian perekonomian RI.

Anonim Peraturan Menteri Pehubungan

Republik Indonesia Nomor PM 83

Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi, Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.

Anonim. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 55 Tahun 2018

Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 -2029, Jakarta : Kementerian perekonomian RI.

Anonim. Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta

: Kementerian perencanaan

pembangunan nasional RI.

Anonim. Perda Kota Depok No. 1

Tahun 2015 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Depok Tahun

-2032. Depok Wali Kota Depok

Provinsi Jawa Barat.

Achmad Faiz Hadi P, 2009. Metode Analitycal Hierarchy Process Untuk Menentukan Prioritas Penanganan Jalan Di Wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Mojokerto (Jurnal). Dimuat Dalam Jurnal Aplikasi Vol. 06, Hal: 29-

Adhisty Syamshabrina, 2017.

Preferensi Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pengembangan Lyn Sebagai Angkutan Umum Feeder Di Surabaya Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Jurnal), Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Bambang Susanto dan Mohamed Ali Berawi. 2012. Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta Indonesia (Jurnal). Dimuat dalam Jurnal Transportasi Vol.

, hal: 93-102

C.Jotinn Khisty, B. Kent Lall, 2005 : Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi, Jakarta : Erlangga.

Didik Setyolelono, 2012. Studi

Kelayakan Investasi Hartono Lifestyile Mall Di Solo Baru (Jurnal); Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Diklat Pengelolaan Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tingkat Dasar 2016. Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta; Kementrian PU RI.

Eri Setianto Kurniawan, Bambang

Pudjianto, Y.I. Wicaksono, 2009 : Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) dalam Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Di Perkotaan (Jurnal). Semarang : Universitas Dipenogero.

Hartono poerbo, 1998 . Tekno Ekonomi

Bangunan Bertingkat Banyak : Dasar – Dasar Studi Kelayakan Proyek Perkantoran, Perhotelan, Rumah Sakit, Apartemen. Jakarta : Djambatan.

Giatman, Arson Aliudin, 2005 :

Ekonomi Teknik. Jakarta : Raja

Grafindo Persada

Mentari, Su Ritohardoy,2015 : Kualitas Pelayanan Terminal Giwangan dan Tirtonadi Berdasar pada Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (Jurnal). Yogyakrta dan Surakarta.

Rio Bagus Firmansyah Al Rasyid, 2015

: Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Jurnal), Surabaya :Universitas Airlangga, Dimuat dalam Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik Vol.

, No 2.

Sedayu, A., Sulistio, H., Soehardjono, Agoes., Wicaksono, A. 2014. Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Suryana, 2010. Metodologi Penelitian

Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.